Thailand dalam Bayang-Bayang Krisis Politik: Ancaman Terhadap Pemerintahan Baru

Jakarta, 13/7 (ANTARA) - Thailand telah menjadi sorotan internasional karena serangkaian krisis politik yang terjadi di negara tersebut. Menurut Profesor Paul Chambers dari Universitas Chiang Mai, Thailand telah mengalami sekitar 30 kudeta sejak tahun 1912, baik yang berhasil maupun yang tidak. Kudeta terakhir terjadi pada 22 Mei 2014, ketika Jenderal Prayut Chan-o-cha memimpin militer untuk menggulingkan perdana menteri sementara, Niwatthamrong Boonsongpaisan. Kudeta ini terjadi setelah krisis politik berkepanjangan yang mengakibatkan Yingluck Shinawatra, perdana menteri saat itu, dipaksa mundur.

Baca juga : NU Mesir: Maulid Nabi Muhammad Perkuat Nasionalisme dan Peran Global

Meskipun militer Thailand menyangkal bahwa peristiwa ini adalah kudeta, fakta menunjukkan bahwa terjadi suksesi kekuasaan yang tidak demokratis secara paksa. Hal ini menyebabkan ketegangan politik yang berlarut-larut di Thailand. Sembilan tahun setelah kudeta terakhir, Thailand kembali menghadapi krisis politik saat politisi muda Pita Limjaroenrat terancam tidak bisa menjadi perdana menteri meskipun partainya, Move Forward, memenangkan pemilu pada 14 Mei 2023. Namun, Pita dan koalisi Move Forward harus menghadapi tantangan politik yang kompleks. Menurut aturan politik Thailand, Pita harus memperoleh dukungan mayoritas anggota parlemen dari dua kamar, yaitu majelis rendah dengan 500 kursi dan majelis tinggi atau Senat dengan 250 kursi.

Baca juga : Tragedi Kemanusiaan di Gaza, Pejabat PBB: Harus Segera Ada Tindakan

Move Forward dan partai oposisi lainnya yang berkoalisi memiliki total 312 kursi, sehingga mereka membutuhkan setidaknya 64 suara tambahan untuk membentuk pemerintahan. Suara tambahan tersebut harus didapatkan dari partai-pro pemerintah dan Senat yang mayoritasnya berasal dari kalangan militer. Krisis semakin memburuk ketika muncul gugatan hukum terhadap Pita yang mempertanyakan legalitasnya sebagai anggota parlemen. Komisi pemilihan umum Thailand sendiri mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mencabut status Pita sebagai anggota parlemen karena dituduh melanggar hukum pemilu dengan memiliki saham perusahaan media.